Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, hal tersebut dikarenakan lewat struktur PAD yang kuat yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diharapkan daerah lebih mandiri khususnya dalam membiayai belanja rutin non pegawainya. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Sampel yang diambil sebanyak 14 kabupaten dan 4 kota berdasarkan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRAPBD) selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan retribusi dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang Sah; Kinerja Keuangan.