Menyiasati Rendahnya Harga Dasar Gabah Dikalangan Petani
Akhir-akhir ini beras jadi primadona lagi. Harga padi yang semula membaik, anjlok tanpa sebab yang jelas. Beberapa pendapat menuding beras impor sebagai penyebabnya. Peran Bulog pun ikut dipertanyakan. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih juga belum bisa mendongkrak harga beras. Apa yang terjadi?
Saat orang ramai-ramai mengkambing hitamkan beras impor, sejumlah pemerhati malah membedah kebijakan beras yang berlaku. Mereka yang tergabung dalam Tim Himpunan Alumni IPB mempertanyakan arah kebijakan beras yang dianggap membingungkan.
Seperti diketahui Orde Baru membangun sistem perberasan dengan 5 unsur. "Yaitu menetapkan harga dasar gabah, memberikan fasilitas KUT, melakukan pembelian gabah oleh Bulog, mengendalikan impor melalui monopoli impor oleh Bulog, dan melakukan manajemen stok oleh Bulog," jelas Dr. Bayu Krisnamurti.
Ironisnya, "Kerangka kebijakan pangan kabinet hari ini masih menggunakan cara lama, baik semangat, karakter, dan platform-nya," ujar Dr. Bustanul Arifin. Padahal banyak hal yang sudah tidak selaras, tetapi masih juga diteruskan.
Misalnya, pemerintah terlalu tergantung pada Bulog. "Padahal kita tahu monopoli beras tidak lagi dipegang oleh Bulog," tutur Bustanul. Jika dahulu Bulog mendapat dana dari KLBI sekitar Rp400 milyar Rp600-milyar, kini sudah tak ada lagi. Alhasil gabah menumpuk dan harga gabah masih anjlok.
Gabah Petani Dihargai rendah
Yang perlu dipikirkan kini adalah menghilangkan jurang lebar antara harga dasar gabah dan harga beras di tingkat eceran. Menurut Mitra Usaha Tani dan Perkebunan, Jurang inilah yang menimbulkan problem karena produk petani dihargai terlalu rendah. Hal ini tak bisa dipecahkan hanya oleh Bulog. Instansi lain juga harus ikut memikirkan.
Untuk mengatasi sejumlah permasalahan ini, para pengamat tersebut menyarankan berbagai hal. Dalam jangka sangat pendek, pemerintah harus menepati janji untuk memenuhi harga dasar gabah. Begitu pula dengan masalah ketersediaan dana dan efektivitas gudang penyimpanan.
Usaha yang dilakukan harus tegas dan nyata, sehingga kepercayaan petani kepada pemerintah dapat segera kembali. Salah satunya dengan memberi insentif nyata kepada petani, dan berdampak pada bergairahnya proses produksi.
Harus dipertimbangkan pula berbagai resiko yang bakal dihadapi bila kelak dipilih sistem pelepasan pada mekanisme pasar. Di antaranya kerentanan sistem ketahanan pangan akibat pasar beras dunia yang sangat tipis dan fluktuatif.
Belum lagi potensi kerawanan pangan global masa mendatang. Menurut Bayu, jika kita ingin masuk ke mekanisme pasar bebas haruslah ekstra hati-hati. Bila konteksnya dengan perdagangan internasional, ada beberapa kondisi yang harus kita waspadai.
Pertama, pasar dunia itu sangat tipis, hanya 4% dari total produksi dan konsumsi dunia. Kedua, 50% dari pasar dunia tersebut dikuasai oleh 3 negara, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jadi kalau mau masuk ke pasar dunia kita tergantung pada tiga negara tersebut.
Di antara ketiganya, Amerikalah yang paling tak tergantung dengan padi dan beras. Produksi dari 2 negara Asia itu selalu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebelum diekspor. Tak heran bila Amerika mencanangkan diri sebagai produsen beras terbesar di dunia. Saya hanya menduga-duga, tapi mudah dicari logisnya, kenapa IMF memaksa tarif yang sedemikian rendah, dan memaksa kita membuka pasar beras. Dan kita tahu siapa yang paling dominan di IMF tambah staf Pusat Studi Pembangunan IPB ini.
Ganti kebijakan
Sistem perberasan secara mendasar harus ditinjau lagi. Perlu dipertanyakan format kebijakan perberasan yang masih mempertahankan sistem sentralistik dan mengandalkan birokrasi pemerintah. Pemerintah harus memiliki jawaban tegas terhadap pertanyaan format dan instrumen harga dasar serta subsidi input. Sebab itu yang berperan terhadap stabilisasi harga pangan.
Untuk melindungi rakyat dan tetap mempertahankan kesejahteraan petani sebaiknya dipilih mekanisme pasar berkeadilan. Tentunya dengan intervensi pemerintah yang cukup signifikan. Misalnya dengan membuat kebijakan pangan menyeluruh. Mulai kejelasan antara kebijakan harga dasar, kebijakan tarif, konversi lahan, pembangunan infrastruktur, sistem perbankan, riset.
Selain itu menurut Mitra Usaha Tani dalam kebijakan tersebut juga terdapat usaha sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Caranya, dengan menyeimbangkan harga relatif beras terhadap pangan lain. Usaha lain, pengembangan berbagai infrastruktur penunjang bagi kegiatan non-beras. Dengan kebijakan baru ini, pangan Indonesia tak hanya berbicara tentang beras tetapi menyeluruh. Walaupun kebijakan perberasan masih merupakan salah satu komponen utamanya.
Perlu pula diciptakan desentralisasi manajemen stok beras. Manajemen stok berperan penting dalam sistem perberasan Indonesia. Terutama karena kondisi produksi yang fluktuatif. Kalau dilihat pada bulan-bulan Januari Juni produksi sangat tinggi, dua kali dari kebutuhan rata-rata bulanan, sedangkan Juli Desember hanya separuhnya. Jadi fluktuasi tinggi sekali. Kesimpulannya, situasi pasar dalam negeri juga cukup rentan.
Oleh sebab itu, manajemen stok menjadi hal yang sangat krusial. Dalam hal ini manajemen stok tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat luas. Mitra Usaha Tani menyimpulkan bahwa manajemen stok harus mampu membuat pasokan tidak sama dengan permintaan. Saat surplus produk disimpan dan saat defisit stok dikeluarkan.
Petani padi juga memerlukan pembelaan dan perlindungan terhadap persaingan pasar global. Contohnya melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan distribusi. Tentu saja hal ini tidak berarti memanjakan petani, tetapi harus sesuai dengan kondisi naturalnya saat ini.
Refbacks
Biospektrum Jurnal Biologi Indexed by
